Kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi oleh pemerintah dianggap tidak tepat. Pasalnya, pemerintah dianggap masih memiliki uang untuk menanggulangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Uang pemerintah ada kok. Uang pemerintah itu kan uang rakyat dari bayar pajak dan sebagainya. Ya, jadi kembalikan ke rakyat juga dong," kata anggota fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta di gedung DPR, Selasa (28/2).
Menurut Arif, banyak hal yang bisa dilakukan untuk penghematan APBN. Salah satunya dengan memangkas belanja barang dan anggaran rutin. Arif lalu menafsirkan, bila itu dilakukan bisa menghemat sebesar Rp 35 triliun.
"Jadi, tidak perlu dinaikkan," kata Arif.
Arif pun berandai-andai bila kebijakan untuk menaikkan BBM itu dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan itu.
"pertama adalah penghematan anggaran atas kenaikan itu akan dikemanakan? Harus jelas sasaranya," kata Arif.
Lalu hal penting lainnya menurut Arif adalah, mengembangkan sektor riil supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan memperoleh uang.
"Itu supaya ada daya beli masyarakat dan diikuti pula dengan kebijakan stabilitas harga," jelasnya.
Rencana pensubsidian BBM memang menuaibanya kritik di kalangan DPR dan juga masyarakan. Kebijakan Pemerintah dalam membatasi BBM ninilai kurang tepat, pasalnya jika hal itu benar-benar terjadi maka betapa gagalnya pemerintah yang tak becus mengelola hasil alam sendiri.
sumber
Laksa Berita 28 Feb, 2012
-
Source: http://www.laksanaberita.info/2012/02/arif-uang-pemerintah-dari-rakyat.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
